suarametronews - Berita Terkini Hari Ini dan Terbaru Hari Ini

Bencana Alam Berulang, Akibat Sistem yang Rusak

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvbHmACAHFOshH6s2_4ZBIvAn_Fq-rYsoLioJsoPzlqX1qLBXU59Jn-kMNn62-RarHN46J3xzLiPGIQIxXRUPONk__GbuB0zT3ttnwWOnSfyTrnPvlC051ud079afHCVFT9GmeLG-KeCTDsfDtqjHPmNkJ0U0W2-lTjj5Op4Bt3P0vRa-XRymR6VFOdxM5/s1040/IMG-20251211-WA0030.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Bencana Alam Berulang, Akibat Sistem yang Rusak" border="0" data-original-height="1040" data-original-width="588" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvbHmACAHFOshH6s2_4ZBIvAn_Fq-rYsoLioJsoPzlqX1qLBXU59Jn-kMNn62-RarHN46J3xzLiPGIQIxXRUPONk__GbuB0zT3ttnwWOnSfyTrnPvlC051ud079afHCVFT9GmeLG-KeCTDsfDtqjHPmNkJ0U0W2-lTjj5Op4Bt3P0vRa-XRymR6VFOdxM5/w181-h320/IMG-20251211-WA0030.jpg" title="Bencana Alam Berulang, Akibat Sistem yang Rusak" width="181" /></a></div>Oleh : Ummu fany Gelombang bencana yang melanda Sumatera dalam beberapa waktu terakhir.Banjir bandang di Padang, longsor di Sibolga, hingga banjir yang melanda sebagian  Aceh.Membuka kembali percakapan yang selalu kita tunda, hubungan manusia dengan alam. Setiap kali bencana terjadi, sebagian masyarakat spontan menyandarkannya pada takdir. Sumatera menangis. Banjir besar melanda tiga provinsi di pulau Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.Diperkirakan korban meninggal sudah mencapai 600 jiwa. Ratusan korban lainnya  masih dalam pencarian. Banjir juga menenggelamkan sejumlah desa serta menghancurkan kawasan pemukiman dan berbagai infrastruktur di tiga provinsi tersebut. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membeberkan asal muasal ribuan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang hingga longsor di wilayah Sumatera akhir November lalu. Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengatakan kayu-kayu tersebut bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk pembalakan liar atau illegal logging. Beberapa di antaranya diduga dari pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, area bekas penebangan legal, hingga penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT), dan illegal logging ( CNN, 01/12/2025 ). Pulau Sumatra menjadi salah satu wilayah dengan kehilangan hutan terbesar di Indonesia pada 2024. Berdasarkan laporan Kementerian Kehutanan, luas deforestasi Sumatra 2024 mencapai 78.030,6 hektare. Angka itu 44,48 persen dari total deforestasi netto nasional yang sebesar 175.437,7 hektare. Angka ini juga menunjukkan tekanan terhadap kawasan hutan Sumatra masih cukup tinggi. Bila dilihat per provinsi, Riau menjadi daerah dengan tingkat kehilangan hutan terbesar. Pada 2024, provinsi tersebut mencatat deforestasi seluas 29.702,1 hektare, hampir setara 38 persen dari total deforestasi di Sumatra.  Urutan kedua ditempati oleh Aceh dengan deforestasi mencapai 11.208,5 hektare. Sementara itu, Jambi berada pada posisi ketiga dengan total kehilangan hutan seluas 8.290,6 hektare. Sumatra Utara menyusul dengan 7.034,9 hektare, dan Sumatra Barat sebesar 6.634,2 hektare. Kepulauan Bangka Belitung berada di bawahnya dengan luas deforestasi 5.664,1 ha. Tren deforestasi ini perlu menjadi perhatian khusus mengingat sebagian besar provinsi dengan kehilangan hutan terbesar juga tercatat sebagai wilayah yang mengalami banjir bandang. Deforestasi adalah kegiatan penebangan hutan sehingga hutan dapat dialihkan fungsinya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) deforestasi adalah kegiatan penebangan kayu komersial dalam skala besar. Pengalih fungsi hutan ini sangat masif di lakukan di Indonesia, dampaknya ketika hutan itu gundul salah satunya adalah banjir. Kita fahami bahwa bencana banjir ibarat agenda tahunan di negeri ini, setiap kali musim penghujan maka akan kita dapati pemberitaan banjir diberbagai daerah di Indonesia, termasuk bencana banjir di Sumatera pada akhir November ini. Dalam sistem kapitalisme, bencana alam menjadi hal yang tak terhindarkan. Pada kenyataannya, para pemangku kekuasaan dalam sistem kapitalis tidak menjalankan fungsi mereka sebagai pelayan rakyat, melainkan berperan sebagai pengatur yang mendukung kepentingan para pemilik modal. Salah satu contohnya adalah disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja yang memicu kerusakan lingkungan. Seperti deforestasi, yaitu hilangnya fungsi hutan disebabkan oleh penggunaan lahan untuk pertanian, perkebunan, peternakan, pemukiman, hingga pengembangan area wisata. Pemerintah lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi mengabaikan pelestarian lingkungan. Hal ini berdampak pada penurunan kemampuan tanah dalam menyerap air, sehingga meningkatkan risiko terjadinya tanah longsor. Akibatnya, hujan singkat dapat langsung menyebabkan banjir. Lebih parahnya lagi, terdapat beberapa anggota aparat yang berperan sebagai pelindung dalam tindakan merusak lingkungan demi memperoleh keuntungan pribadi dengan cara suap. Seharusnya, para pejabat negara ini menjadi garda terdepan dalam menjalankan mitigasi bencana. Negara berkewajiban untuk mempersiapkan masyarakat, sumber daya yang diperlukan, dan struktur organisasi yang dibentuk berdasarkan karakteristik sumber dan jenis bencana alam yang akan dimitigasi. Musibah banjir yang menimpah Sumatera memperlihatkan ketidaksiapan negara dalam mitigasi bencana. Padahal delapan hari sebelum bencana, BMKG   sudah melaporkan bahwa akan terjadi hujan ekstrem dengan curah tinggi. Saat terjadi banjir, tampak negara tidak berdaya melakukan mitigasi. Bahkan sampai hari ini kejadian bencana di tiga provinsi di Sumatera masih tidak dinyatakan sebagai bencana nasional. Apalagi pada awal kejadian bencana, pihak BNPB menyatakan tragedi banjir ituhanya mencekam di medsos. Berbeda ketika aturan Islam yakni Khilafah Islamiyah, dalam hal pemanfaatan hutan Islam memiliki rambu-rambu yang mampu memberikan keadilan dalam pemanfaatan hutan. Di antaranya yaitu: Pertama, Islam memiliki sistem pemerintahan khilafah yang dipimpin oleh seorang imamah/khalifah. Dengan kapalitas yang mumpuni karakternya yaitu, memiliki mafhum ra’awiyah atau kesadaran pemimpin bahwa tugasnya untuk melayani rakyat bukan untuk melayani kepentingan usaha pribadinya sendiri.  Rasulullah SAW bersabda:“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR. Bukhari) Kedua, produk hukum yang ramah lingkungan. Sebab dalam Islam, Allah SWT adalah pemilik seluruh alam semesta dan berkuasa menjadikan apa-apa yang di Bumi untuk menunjang kehidupan manusia. Allah SWT berfirman: “Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di Bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Baqarah: 29) Dalam peruntukkannya, hutan termasuk harta kepemilikan umat (sumber daya alam). Pemanfaatan SDA harus digunakan secara berserikat. Sehingga, tidak dapat dikuasai oleh pengusaha lokal, asing atau swastanisasi oleh oligarki. Rasulullah SAW bersabda:“Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yakni air, rumput, dan api, harganya adalah haram” (HR. Ibnu Majah) Oleh karena itu, hutan adalah bagian dari milik umum yang seharusnya mudah untuk di akses oleh umat kemudian tugas penguasa sekadar mengawasi pemanfaatn lahan tersebut agar tidak membahayakan (dharar).Ketiga, masyarakat disadarkan dengan pembiasan dalam menjaga kebersihan lingkungan.  Keempat, pemberian sanksi yang tegas bagi perusak lingkungan.  Demikianlah ketika kehidupan kita tetap diatur oleh sistem kapitalisme, maka kerusakan alam dan manusia adalah sebuah keniscayaan. Saatnya kembali kepada Islam sebagai agama sekaligus aturan yang sempurna bagi seluruh manusia.Allahu a'lam.

Bencana Alam Berulang, Akibat Sistem yang Rusak

Oleh : Ummu fany Gelombang bencana yang melanda Sumatera dalam beberapa waktu terakhir.Banjir bandang di Padang, longsor di Sibolga, hingga ...

Kapitalisasi Dunia Digital Hingga Rusaknya Kesehatan Mental

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm2kfl7jR6c0bX6hhCOuXc4h5yUwY8MY4qf2xYajHhsj89pxgpMwQNQVxCK3HSl8RtVaqDJLAVObW1TQEbQM6tmm0Slb_kSP9b2bMai7z59PrzThlO_OG3QJo18iKQVJa___HMbHAsG5LsBDRrgypEcd6RL08yci86Z7_WBTjSmYSvvCrfIWveuZ48AOKE/s1600/IMG-20251211-WA0028.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Kapitalisasi Dunia Digital Hingga Rusaknya Kesehatan Mental" border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm2kfl7jR6c0bX6hhCOuXc4h5yUwY8MY4qf2xYajHhsj89pxgpMwQNQVxCK3HSl8RtVaqDJLAVObW1TQEbQM6tmm0Slb_kSP9b2bMai7z59PrzThlO_OG3QJo18iKQVJa___HMbHAsG5LsBDRrgypEcd6RL08yci86Z7_WBTjSmYSvvCrfIWveuZ48AOKE/w240-h320/IMG-20251211-WA0028.jpg" title="Kapitalisasi Dunia Digital Hingga Rusaknya Kesehatan Mental" width="240" /></a></div>*Oleh : Citra Dewi, S.Ag* Kehidupan kaum urban dan milenial saat ini tidak lepas dari teknologi dan gadget (gawai). Gadget dalam hal ini terutama smartphone hampir tidak bisa lagi dianggap sebagai pelengkap atau alat bantu, namun dapat dikatakan sebagai sesuatu yang primer serta menyatu dalam kehidupan sehari-hari individu penggunanya. Pengguna gadget di Indonesia sendiri cenderung naik dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2015 jumlahnya tidak sampai 60 juta pengguna, di tahun 2023, jumlahnya melonjak drastis hingga mencapai lebih dari 180 juta pengguna.  Angka ini membuat Indonesia berada di urutan keempat sebagai negara dengan pengguna ponsel pintar terbanyak di dunia setelah China, India, dan Amerika yang berada di urutan pertama, kedua, dan ketiga. Laporan Digital 2025 Global Overview mencatat sebanyak 98,7% penduduk Indonesia berusia 16 tahun ke atas menggunakan gadget untuk online, melampaui Filipina dan Afrika Selatan yang mencatat 98,5%. Rata-rata waktu online harian masyarakat Indonesia juga tinggi, mencapai 7 jam 22 menit. Meski lebih lama dari rata-rata global yakni 6 jam 38 menit, durasi ini masih di bawah Afrika Selatan dan Brasil yang menghabiskan lebih dari 9 jam daring setiap hari. Sebanyak 63% masyarakat Indonesia memilih menggunakan gadget untuk mengakses internet, jauh melampaui pengguna komputer yang hanya 37%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata rata global serta menghabiskan rata-rata 4 jam 38 menit per hari berselancar lewat gadget, melampaui rata-rata global 3 jam 46 menit.  Perempuan usia 16-24 tahun tercatat sebagai pengguna ponsel paling aktif dengan durasi 4 jam 44 menit per hari. Sementara laki-laki usia 25-44 tahun cenderung lebih banyak menggunakan komputer, meski tak selama pengguna ponsel. (CNBC Indinesia, 29 November 2025) Data ini pun menegaskan bahwa masyarakat Indonesia semakin tak bisa lepas dari internet, terutama lewat gadget. Kebiasaan ini diprediksi akan terus meningkat seiring makin cepatnya adopsi teknologi digital di Tanah Air. Kondisi serupa juga terjadi di berbagai belahan dunia. Thailand, Mesir dan Mexico mencatat rata-rata waktu guna internet serupa dengan Indonesia, disusul oleh Malaysia dan Rusia yang penduduknya sedikit lebih lama aktif di dunia maya dengan rata-rata 8 jam waktu guna dalam sehari. Jika dilihat dari kategori usia, di seluruh dunia, pengguna internet yang paling lama aktif di dunia maya adalah Gen Z yang berusia 16-24 tahun yang rata-rata menghabiskan sekitar 7 jam setiap hari untuk eksis di dunia maya. *Melemahkan mental*Media sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap kesehatan mental, terutama melalui interaksi dengan teman sebaya. Meskipun dapat mempererat hubungan, media sosial juga membawa risiko seperti cyberbullying (korban cyberbullying dapat mengalami gangguan kesehatan mental, seperti stres dan depresi, bahkan memicu keinginan untuk bunuh diri), FOMO atau fear of missing out. Kondisi ini ditandai dengan kecemasan atau ketakutan berlebih akan ketinggalan hal-hal tertentu. Tak jarang, orang yang menderita FOMO juga akan memeriksa media sosial setiap saat, terutama ketika muncul notifikasi, demi mengetahui informasi atau tren yang sedang happening dan tekanan sosial yang dapat menurunkan self-esteem. Media sosial membuat penggunanya merasa stres dengan penampilan mereka, khawatir mengenai respons terhadap unggahan, atau bahkan merasa tidak percaya diri jika tidak ada yang mengomentari foto mereka. Selain itu, melihat konten negatif, seperti yang mendorong perilaku berbahaya atau gangguan makan, dapat memperburuk kondisi mental mereka.  Penggunaan media sosial yang impulsif, atau stress posting, juga sering berujung pada penyesalan dan meningkatnya risiko kecemasan atau depresi. Kecanduan gadget juga menjadi masalah utama yang sering dipicu oleh penggunaan media sosial yang berlebihan. *Kapitalisasi digital*Raksasa teknologi Meta (induk perusahaan Facebook dan Instagram) diduga menghentikan penelitian internal 'Project Mercury' mereka sendiri. Project ini awalnya dibentuk untuk mengukur dampak media sosial terhadap pengguna namun disetop karena ditemukan bukti kuat produk mereka membahayakan kesehatan mental pengguna.  Dokumen internal mencatat orang-orang yang berhenti menggunakan Facebook selama seminggu justru melaporkan kondisi mental yang lebih baik. Mereka merasakan penurunan tingkat depresi, kecemasan, kesepian, dan berkurangnya kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain (social comparison). CEO Meta Mark Zuckerberg selaku korporat media sosial global juga pernah meminta maaf kepada para orang tua yang anak-anaknya kecanduan media sosial. Pasalnya, anak-anak mereka meninggal akibat eksploitasi atau pelecehan seksual melalui media sosial.  Namun, kapitalis tetaplah kapitalis. Seorang Zuckerberg mustahil lantas menutup korporasi globalnya meski telah jatuh korban.Namun, para korporat global itu merasa tenang-tenang saja meski data mengenai buruknya kesehatan mental generasi muda telah terbukti didominasi kecanduan media sosial. Bagaimanapun di dalam kapitalisme, profit bisnis digital adalah tujuan, sedangkan masalah mental generasi begitu mudahnya mereka abaikan. Sungguh, hal ini menegaskan bahwa di balik maraknya fenomena screen time yang menghancurkan, ada sebuah strategi bisnis yang sengaja diciptakan oleh para pengusaha kapitalis digital. Semuanya dirancang untuk mendulang keuntungan sebanyak-banyaknya, padahal media sosial telah nyata menjajah manusia dan berdampak buruk pada kehidupan mereka. Strategis bisnis ini dilindungi oleh penguasa adidaya AS, karena para bos raksasa teknologi global itu merupakan pendukung politik rezim Trump. Maka dari itu beberapan negara mengambil langkah untuk membuat peraturan pembatasan usia yang boleh menggunakan gadget karena dampaknya yang luar biasa pada individu yaitu seperti Malaysia, Selandia Baru, Belanda, Norwegia, Australia, Inggris dan Belgia yang melarang penduduknya yang dibawah usia 16 tahun untuk menggunakan ponsel dan bermain sosial media serta game. (CNN Indonesia, 24 November 2025). *Islam menaklukan kemajuan teknologi* Islam dalam pengaturan di bawah sistem pemerintahannya yaitu Khilafah berperan sentral untuk melakukan tata kelola media beserta konten dan produksi perangkatnya. Media dan gadget termasuk golongan madaniyah (benda-benda hasil kemajuan teknologi) yang hukum asal bendanya mubah (boleh). Khilafah adalah negara independen yang tidak bergantung pada kekuatan asing, termasuk dalam bidang teknologi digital. Kemandirian ini memungkinkan negara untuk mengembangkan sendiri infrastruktur digital, perangkat lunak, keamanan siber dan teknologi kecerdasan buatan, semua ditujukan sepenuhnya untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimKhilafah akan memastikan bahwa setiap kebijakan digital, pendidikan dan informasi selalu berpihak pada penjagaan akidah, akhlak, dan intelektualitas umat. Khilafah wajib menyediakan berbagai sarana, prasarana, serta media yang berfungsi integral dengan konsep penjagaan generasi. Integrasi instrumen digital dengan pendidikan generasi harus disesuaikan dengan kebutuhan usianya, jangan sampai kebablasan. Kebijakan penggunaan gadget menurut Islam bukan untuk kepentingan liberal dan hedonistik sebagaimana dalam kapitalisme, tapi dikembalikan pada hukum asal penggunaan gadget, yakni mubah. Khilafah akan mengatur transaksi jual beli maupun ekspor impor perangkat gadget, agar masyarakat tidak menjadi target imperialisme pasar sebagaimana di dalam kapitalisme. Gadget beserta konten digital di dalamnya adalah instrumen yang harus diarahkan untuk ketakwaan, dakwah, dan amal saleh, bukan untuk melenakan, apalagi membinasakan generasi. Untuk itu, Khilafah tidak akan membiarkan peredaran konten-konten yang merusak generasi, seperti pornografi, judol, pinjol, gim online, serta media sosial tanpa batas di dalam gawai milik warganya. Begitulah cara Islam dalam mengatasi permasalahan yang terjadi seiring majunya zaman dan teknologi, bukan terperdaya namun menjadi garda dalam menjaga individu dari ancaman dunia agar misi menjadi hamba Allah yang taat dapat terwujud.

Kapitalisasi Dunia Digital Hingga Rusaknya Kesehatan Mental

*Oleh : Citra Dewi, S.Ag* Kehidupan kaum urban dan milenial saat ini tidak lepas dari teknologi dan gadget (gawai). Gadget dalam hal ini ter...

Malapetaka Remaja, Siwa SMP Jadi Pemakai Narkoba

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqdmLaf6bzpWILT863UgEvSHbOH15ZA5CBT_Lz3kntJyFz4W4AYt7f1TB7gMlFZs7bCD6QfWBjjQz_KdNOzAIBu3zYe6kIbudahB8DmSImhsyfbWKSkgOpEsgP-k6e3ABZlXwm2rovWlwu_syb5hMoq10UOJgtoXajpjVARIVTC7_4I4L3s6UzurhXwgin/s840/IMG-20251211-WA0008.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Malapetaka Remaja, Siwa SMP Jadi Pemakai Narkoba" border="0" data-original-height="493" data-original-width="840" height="188" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqdmLaf6bzpWILT863UgEvSHbOH15ZA5CBT_Lz3kntJyFz4W4AYt7f1TB7gMlFZs7bCD6QfWBjjQz_KdNOzAIBu3zYe6kIbudahB8DmSImhsyfbWKSkgOpEsgP-k6e3ABZlXwm2rovWlwu_syb5hMoq10UOJgtoXajpjVARIVTC7_4I4L3s6UzurhXwgin/w320-h188/IMG-20251211-WA0008.jpg" title="Malapetaka Remaja, Siwa SMP Jadi Pemakai Narkoba" width="320" /></a></div>Oleh Fina Fadilah Siregar (Aktivis Muslimah)  Sebanyak 15 anak SMP di Surabaya dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Hal itu terungkap saat Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) Jawa Timur melakukan tes urine secara acak di Jalan Kunti, Kecamatan Semampir, Surabaya. Jalan Kunti, selama ini dijuluki sebagai Kampung Narkoba di Surabaya. Di sana berjajar bedeng-bedeng kecil yang terbuat dari kayu beratapkan terpal. Tempat itu diduga kerap digunakan orang untuk transaksi narkoba hingga pesta sabu. Kepala BNNP Jatim, Brigjen Pol Budi Mulyanto mengatakan, awalnya pihaknya melakukan penggerebekan di kawasan itu. Lalu, pihaknya melakukan tes urine di SMA dan SMP yang dekat dengan lokasi. "Kami berada pada satu lokasi SMP dan SMA, berdekatan. Petugas kami melaksanakan kegiatan kurang lebih mengambil sampling 50 siswa dan dari hasil pengecekan urine tersebut, ditemukan 15 pelajar SMP yang positif narkoba," kata Budi. (CNN Indonesia, 14/11/2025). Remaja kehilangan nilai keimanan dan kebahagiaan hakiki sehingga mudah terjebak narkoba. Padahal nilai keimanan dan kebahagiaan hakiki adalah unsur penting yang tidak boleh hilang baik dalam keluarga maupun pendidikan di sekolah. Keluarga adalah tempat belajar pertama agar terbentuk keimanan yang kuat dan juga sumber kebahagiaan utama bagi seorang anak. Dengan kurangnya keimanan dan kebahagiaan seorang anak, maka terjerat dalam kasus narkoba bukanlah hal yang asing.  Peredaran narkoba sangat sistemik dan merajalela, bukti pengawasan negara dan masyarakat lemah. Harusnya negara adalah pihak yang bertanggung jawab dalam hal pemberantasan narkoba ini dan dibarengi pula dengan kerja sama dengan masyarakat untuk mengawasi agar tidak terjadi peredaran narkoba.  Tapi, di negara yang menganut dalam sistem sekuler kapitalisme itu adalah hal yang mustahil. Faktanya, negara abai dalam tugas melakukan pengawasan dan pemberantasan narkoba ditambah lagi dengan aparat yang juga menjadi pengedar narkoba sehingga narkoba sangat mudah didapatkan, terlebih lagi dikalangan para pelajar. Alhasil, malapetaka bagi remajapun tak dapat dihindarkan.  Jika kampung narkoba dibiarkan, akan menjadi malapetaka bagi remaja. Salah satunya adalah Siswa SMP sudah jadi pemakai narkoba. Generasi yang seharusnya mengenyam pendidikan demi meraih masa depan yang cerah, namun akhirnya menorehkan hal yang kelam dalam hidupnya. Inilah fakta yang terjadi dalam sistem kapitalisme. Generasi muda sengaja dirusak sedini mungkin demi kepentingan dan keuntungan segelintir orang dan kelompok.  Berbeda halnya dengan sistem Islam. Dalam Islam, penguatan nilai keimanan dan kebahagiaan hakiki sangat penting dalam keluarga dan dunia pendidikan. Baik orang tua, guru di sekolah dan kurikulum pendidikan harus menerapkan ajaran agama yang kuat dalam diri anak, sehingga anak tidak mudah terjerat dalam narkoba yang akhirnya merusak anak bangsa sebagai penentu arah kemajuan bangsa. Dalam hal ini, negara wajib melindungi remaja dari bahaya narkoba dan segala hal yang membahayakan generasi. Dimulai dari upaya penguatan ilmu agama dalam diri setiap individu, penerapan kurikulum yang berbasis Islami untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan para siswa, serta membatasi segala akses untuk masuknya narkoba ke berbagai wilayah.  Islam juga tidak membiarkan kemungkaran merajalela. Sebab, bila itu terjadi, maka azab Allah akan datang.  Oleh sebab itu, hanya Islamlah satu-satunya solusi untuk mencegah kemungkaran tersebut dengan menerapkan aturan IsIam secara kaffah dalam semua lini kehidupan.  Wallahu a'lam bish showaab.

Malapetaka Remaja, Siwa SMP Jadi Pemakai Narkoba

Oleh Fina Fadilah Siregar (Aktivis Muslimah) Sebanyak 15 anak SMP di Surabaya dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Hal itu terungkap sa...

Ibu dan Bayi Meninggal Akibat Bobroknya Pelayanan Kesehatan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgT5TbpK50DreB6YUSqj9cpav3vc93jzMFVI53wTf-UMYlBfJU9Eo5NICtwfCZFIDOVnunJ8pLYoiMKcazWZ7e9Jf0a_glCbjIr37I-Nk4N9i-e2oZFUIwbASmNSfC4eFcpkXJQ7RPqc-VqSh2Bm79QTpfI-iCKzwW8h_G7WgwYAerY-tjMpWsHPA1930ua/s600/IMG-20251211-WA0010.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Ibu dan Bayi Meninggal Akibat Bobroknya Pelayanan Kesehatan" border="0" data-original-height="338" data-original-width="600" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgT5TbpK50DreB6YUSqj9cpav3vc93jzMFVI53wTf-UMYlBfJU9Eo5NICtwfCZFIDOVnunJ8pLYoiMKcazWZ7e9Jf0a_glCbjIr37I-Nk4N9i-e2oZFUIwbASmNSfC4eFcpkXJQ7RPqc-VqSh2Bm79QTpfI-iCKzwW8h_G7WgwYAerY-tjMpWsHPA1930ua/w320-h180/IMG-20251211-WA0010.jpg" title="Ibu dan Bayi Meninggal Akibat Bobroknya Pelayanan Kesehatan" width="320" /></a></div>Oleh Fina Fadilah Siregar (Aktivis Muslimah)  Gubernur Papua, Matius Derek Fakhiri, menyampaikan permohonan maaf mendalam kepada keluarga Irene Sokoy, ibu hamil yang meninggal bersama bayi yang dikandungnya setelah ditolak empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura. Ia menyebut tragedi tersebut sebagai bukti kebobrokan layanan kesehatan di Papua dan berjanji melakukan evaluasi total. "Saya mohon maaf atas kebodohan jajaran pemerintah dari atas sampai bawah. Ini contoh kebobrokan pelayanan kesehatan di Papua,” kata Fakhiri usai mendatangi rumah keluarga Irene di Kampung Hobong, Distrik Sentani. (Kompas, 22/11/2025). Ia mengakui banyak fasilitas kesehatan di Papua tidak dikelola dengan baik, termasuk peralatan medis yang rusak.Dari data yang dihimpun Kompas, Irene Sokoy meninggal pada Senin (17/11/2025) pukul 05.00 WIT setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan dari RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura hingga RS Bhayangkara tanpa mendapatkan penanganan memadai. Penolakan rumah sakit terhadap pasien bukti bobroknya sistem pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang seharusnya didapatkan rakyat secara gratis, namun kenyataannya sangat sulit didapatkan saat ini. Apalagi untuk ibu dan bayinya, ini adalah hal yang vital yang membutuhkan penanganan segera.  Semua ini terjadi akibat sistem sekuler kapitalis.  Sistem ini menjadikan motif pelayanan kesehatan sebagai motif bisnis materialistik. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan harus membayar terlebih dahulu untuk dapat dilayani. Jika tidak, maka akan diabaikan dan dialihkan ke rumah sakit lain. Di rumah sakit lainpun tetap mendapatkan perlakuan yang sama, yakni tidak dilayani sebagaimana layaknya seorang pasien. Inilah yang terjadi dalam sistem pemerintahan kapitalisme. Pelayanan kesehatan yang harusnya didapatkan mayarakat secara gratis, namun tidak didapatkan dan negara lepas tanggung jawab terhadap hal tersebut. Pelayanan kesehatan malah dijadikan ladang bisnis yang menguntungkan segelintir orang dan mengorbankan rakyat banyak. Akibatnya, ibu dan bayinyapun menjadi korban, meninggal karena tak mendapatkan pelayanan. Inilah bukti bobroknya pelayanan kesehatan di negeri ini.  Berbeda halnya dengan sistem Islam. Dalam Islam, pelayanan kesehatan adalah tanggung jawab negara, mengabaikannya termasuk kezaliman. Semua rakyat berhak mendapat pelayanan kesehatan gratis, akses mudah dan berkualitas. Perhatian Khilafah Islam sepanjang peradaban Islam diterapkan dalam mewujudkan sistem pelayanan kesehatan.  Adapun sistem pelayanan kesehatan yang diberikan dalam masa Khilafah mencakup 3 aspek, diantaranya sebagai berikut.  Pertama, pembudayaan hidup sehat. Rasulullah saw. banyak memberikan contoh kebiasaan sehari-hari untuk mencegah penyakit. Misalnya: menekankan kebersihan, makan setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang, lebih banyak makan buah (saat itu buah paling tersedia di Madinah adalah rutab atau kurma segar), mengisi perut dengan sepertiga makanan, sepertiga air dan sepertiga udara, kebiasaan puasa Senin-Kamis, mengkonsumsi madu, susu kambing atau habatussaudah, dan sebagainya. Para tenaga kesehatannya juga orang-orang yang profesional dan memiliki integritas. Bukan orang-orang dengan pendidikan asal-asalan serta bermental pedagang.Kedua, pemajuan ilmu dan teknologi kesehatan.  Rasulullah SAW juga menunjukkan persetujuannya pada beberapa teknik pengobatan yang dikenal saat itu, seperti bekam atau meminumkan air kencing unta pada sekelompok orang Badui yang menderita demam.  Beliau juga menjadikan seorang dokter yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada dirinya sebagai dokter publik.  Dokter tersebut tentu masih non-muslim saat belajar medis.  Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Antum a’lamu bi umuri dunyakum. Artinya: Kalian lebih tahu urusan dunia kalian).”  Hadist ini, sekalipun munculnya terkait dengan teknik penyerbukan di dunia pertanian, dipahami oleh generasi Muslim terdahulu juga berlaku untuk teknik pengobatan.  Itulah latar belakang sehingga dalam beberapa abad kaum muslim benar-benar memimpin dunia di bidang kedokteran, baik secara preventif maupun kuratif, baik diteknologinya maupun manajemennya. Ketiga, penyediaan infrastruktur dan  fasilitas kesehatan. Pada kurun abad 9-10 M, Qusta ibn Luqa, ar-Razi, Ibn al-Jazzar dan al-Masihi membangun sistem pengelolaan sampah perkotaan yang sebelumnya hanya diserahkan pada kesadaran masing-masing orang yang di perkotaan padat penduduk akan berakibat kota yang kumuh.  Kebersihan kota menjadi salah satu modal sehat selain kesadaran sehat karena pendidikan.Ini adalah sisi hulu untuk mencegah penyakit sehingga beban sisi hilir dalam pengobatan jauh lebih ringan.  Meski demikian, negara membangun rumah sakit di hampir semua kota di Daulah Khilafah.  Ini adalah rumah-rumah sakit dalam pengertian modern.  Rumah sakit ini dibuat untuk mempercepat penyembuhan pasien di bawah pengawasan staf yang terlatih serta untuk mencegah penularan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, jelas hanya Islamlah satu-satunya solusi untuk berbagai macam persoalan, termasuk mengenai masalah kesehatan. Sistem Islam yang hakiki hanya dapat kita rasakan apabila Daulah Khilafah Islamiyyah berdiri ditengah-tengah umat sebagai sebuah negara. Wallahu a'lam bishshowaab.

Ibu dan Bayi Meninggal Akibat Bobroknya Pelayanan Kesehatan

Oleh Fina Fadilah Siregar (Aktivis Muslimah) Gubernur Papua, Matius Derek Fakhiri, menyampaikan permohonan maaf mendalam kepada keluarga I...

Akibat Luka Ekonomi Kapitalime, Generasi Muda Takut Menikah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLQ2Rg1pq45foI5nW-GJOprLWvfh2Zv5IQxD1QqK9N8e43EywpvaAIyZ5Sy2TThB2cQVgpplROkD06gn1ijEmArJHkRbK9pHyYlYrS1iKimFr70O72nZpZIq0i-EGn3fJL321I3KVDLG_R78r0W7cVX3tPQnm7rX20_c1QVy-3CbvaJXZ8JxOmH-Rgdzqx/s1280/IMG-20251211-WA0011.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Akibat Luka Ekonomi Kapitalime, Generasi Muda Takut Menikah" border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLQ2Rg1pq45foI5nW-GJOprLWvfh2Zv5IQxD1QqK9N8e43EywpvaAIyZ5Sy2TThB2cQVgpplROkD06gn1ijEmArJHkRbK9pHyYlYrS1iKimFr70O72nZpZIq0i-EGn3fJL321I3KVDLG_R78r0W7cVX3tPQnm7rX20_c1QVy-3CbvaJXZ8JxOmH-Rgdzqx/w320-h180/IMG-20251211-WA0011.jpg" title="Akibat Luka Ekonomi Kapitalime, Generasi Muda Takut Menikah" width="320" /></a></div>Oleh Fina Fadilah Siregar (Aktivis Muslimah) Beda generasi, beda pula cara berpikirnya. Anak muda zaman dulu, ingin cepat menikah. Namun tidak demikian untuk saat ini. Anak muda saat ini lebih takut miskin daripada takut tidak menikah. Pandangan tersebut menggambarkan anak-anak muda cenderung menempatkan keamanan finansial sebagai prioritas utama. Mereka menggeser jauh keinginan untuk membangun keluarga atau menanggapi tuntutan sosial untuk segera menikah. Fenomena ini sebenarnya erat kaitannya dengan narasi ”ketakutan seseorang untuk menikah” atau dikenal dengan istilah marriage is scarry. Salah satu yang ditakutkan setelah pernikahan ialah realita tuntutan ekonomi yang semakin besar. Generasi muda sekarang memasuki dunia kerja dalam kondisi ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian. Sebagian besar mengungkapkan bahwa penghasilan mereka secara rata-rata jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan generasi sebelumya pada usia ymendapatk Selain itu, masalah ekonomi seperti sulitnya mendapatkan pekerjaan, upah yang relatif stagnan, hingga biaya hidup yang terus melonjak memberikan kecemasan akan kemiskinan  semakin nyata. Ketakutan yang dialami generasi muda saat ini tak lepas dari sistem kapitalisme. Takut miskin yang disebabkan sistem kapitalisme karena biaya hidup tinggi, pekerjaan sulit, dan upah yang rendah begitu menghantui anak-anak muda saat ini, sehingga mereka takut untuk menikah.  Mereka takut nantinya bila sudah menikah dan berumah tangga tidak dapat memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Padahal, setelah menikah pintu rezeki akan terbuka. Tapi dengan sulitnya kondisi ekonomi saat ini, keyakinan itu pupus, berganti dengan rasa takut yang amat besar.  Dalam hal ini, jelas negara sebagai regulator cenderung lepas tangan dalam menjamin kesejahteraan rakyat, sehingga beban hidup dipikul oleh masing-masing individu. Himpitan ekonomi yang kian hari kian berat membuat rakyat hanya fokus pada masalah ekonomi dan mengabaikan hal penting lainnya. Gaya hidup materialis dan hedon tumbuh dari pendidikan sekuler dan pengaruh media liberal. Generasi muda hanya berpikir untuk melakukan aktivitas kesenangan duniawi sehingga tak ada keinginan untuk menikah. Padahal menikah diwajibkan bagi pemuda yang sudah mampu. Pernikahan dipandang beban, bukan sebagai ladang kebaikan dan jalan melanjutkan keturunan. Inilah kerusakan nyata yang ditimbulkan negara dengan sistem pemerintahan kapitalisme. Hal yang membawa pada kebaikan tertutupi dengan ketakutan duniawi. Luka ekonomi kapitalisme generasi muda takut menikah.  Berbeda halnya dengan sistem Islam. Dalam Islam, negara menjamin kebutuhan dasar rakyat dan membuka lapangan kerja yang luas melalui penerapan sistem ekonomi Islam. Tak akan ada rakyat yang menjadi pengangguran dan pekerjaan diberikan sesuai dengan kemampuan setiap individu. Segala kebutuhanpun dipenuhi oleh negara sehingga kesejahteraan hidup akan tercipta. Pengelolaan milkiyyah ammah dilakukan oleh negara, bukan swasta atau asing, sehingga hasilnya kembali untuk kesejahteraan masyarakat dan mampu menekan biaya hidup.  Sehingga tidak akan ada alasan takut menikah karena khawatir tidak dapat menafkahi keluarga.  Dalam Islam, pendidikan yang diberikan berbasis aqidah sehingga membentuk generasi berkarakter, tidak terjebak hedonisme dan materialisme. Mereka justru menjadi penyelamat umat karena memiliki kepribadian yang Islami.  Selain itu, dalam Islam juga ditekankan penguatan institusi keluarga dengan mendorong pernikahan sebagai ibadah dan penjagaan keturunan. Dalam Islam, saat sudah menikah Allah akan menjamin rezeki umat-Nya, sehingga tidak ada hal yang perlu ditakutkan.  Begitulah indahnya Islam dalam mengatur urusan umat, termasuk soal pernikahan. Hal ini hanya akan terjadi bila aturan Islam diterapkan secara kaffah dalam sebuah negara yang bernama Daulah Khilafah Islamiyyah.  Wallahu a'lam bishshowaab.

Akibat Luka Ekonomi Kapitalime, Generasi Muda Takut Menikah

Oleh Fina Fadilah Siregar (Aktivis Muslimah) Beda generasi, beda pula cara berpikirnya. Anak muda zaman dulu, ingin cepat menikah. Namun ti...

Bencana Sumatra, Bukti Bahaya Perusakan Alam dalam Sistem Kapitalisme

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIGixkzMfzMLMJyftFuNUnfa44T9OhV5m_y2jYTVM2dZc0C6XA6zlDZaJEFvcKJn6fKXiPtGq8ZsfjBM9I0940SS0_npBW2rRpCvFB9rNhnzafd7fsavsMTQk7YSsTEGrVChxFgX32hchiqn-VU9X82-aCwmiJGQdYafCrzfwXhBdk8Fjm8zPJXqMYgy-Z/s1280/IMG-20251211-WA0016.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Bencana Sumatra, Bukti Bahaya Perusakan Alam dalam Sistem Kapitalisme" border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIGixkzMfzMLMJyftFuNUnfa44T9OhV5m_y2jYTVM2dZc0C6XA6zlDZaJEFvcKJn6fKXiPtGq8ZsfjBM9I0940SS0_npBW2rRpCvFB9rNhnzafd7fsavsMTQk7YSsTEGrVChxFgX32hchiqn-VU9X82-aCwmiJGQdYafCrzfwXhBdk8Fjm8zPJXqMYgy-Z/w240-h320/IMG-20251211-WA0016.jpg" title="Bencana Sumatra, Bukti Bahaya Perusakan Alam dalam Sistem Kapitalisme" width="240" /></a></div> Oleh: Roslina Sari (Analisis dan Aktivis Muslimah Deli Serdang). Innalilahi wa innailaihi raaji'uun.Bencana longsor hingga banjir bandang menerjang sebagian wilayah Sumatra Barat, Sumatra Utara, Aceh, dan beberapa lainnya. Pada kamis 25-27 November 2025 yang lalu. Menimbulkan korban jiwa yang terus bertambah. Korban meninggal terbaru mencapai sembilan ribuan jiwa. Puluhan ribu rakyat mengungsi. Belum lagi rakyat yang hilang, rakyat kelaparan, rakyat yang sakit, mengalami luka-luka dan kehilangan tempat tinggal dan kehilangan keluarganya.  Bahkan sampai hari ada daerah- daerah terisolir belum mendapatkan bantuan. Karena akses jalan dan komunikasi yang terputus. Rakyat menangis karena sulit nya mencari makanan dan pakaian serta tiadanya tempt tinggal mereka.  Belum lagi sulitnya evakuasi korban meninggal karena minimnya alat berat membuat ancaman penyakit buat para korban bencana.  Sungguh kondisi ini sangat menyedihkan dan memilukan. Seluruh rakyat Indonesia berduka. Sementara sampai saat ini pemerintah belum juga menetapkan sebagai status bencana nasional pada bencana Sumatra. Padahal rakyat telah menjerit meminta perhatian penuh dari negara.  Rakyat juga harus menangis karena negara malah menurunkan alokasi anggaran biaya dalam penanganan bencana. Kondisi ini pasti kedepannya akan menyulitkan para korban dalam pemulihannya. Mengingat besarnya kebutuhan untuk menangani dampak banjir dan longsor Sumatra.  Diberitakan dariJakarta, CNN Indonesia -- Data korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera per Senin (1/12) petang menjadi 604 orang.Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan jumlah korban yang ditampilkan merupakan data terbaru. "Data yang tampil data ter-update," ujar Abdul Muhari kepada wartawan, Senin. Berikut ini data korban bencana Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), hingga Sumatera Barat (Sumbar) per pukul 17.00 WIB, Senin (1/12): Korban Jiwa: 604 OrangKorban Hilang: 464 orangKorban luka: 2.600 orangWarga terdampak: 1,5 juta orangJumlah pengungsi: 570 ribu orang. Adapun rincian korban jiwa di Aceh sebanyak 156 orang, korban hilang 181 dan korban luka 1.800 orang. Kemudian, korban meninggal di Sumbar sebanyak 165 orang, korban hilang 114 jiwa, dan 112 orang terluka. Sementara di Sumut, jumlah korban meninggal 283 orang, 169 orang hilang, dan 613 terluka. Data BNPB juga menyampaikan sebanyak 3.500 rumah rusak beras, 4.100 rumah rusak sedang, 20.500 rumah rusak ringan. Kemudian, 271 jembatan rusak hingga 282 fasilitas pendidikan rusak. JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka suara terkait belum ditetapkannya status bencana nasional terhadap bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara (Sumut), Aceh, dan Sumatra Barat (Sumbar). Ia menuturkan, meski status bencana nasional belum ditetapkan, akan tetap penangnan bencana di wilayah tersebut dilakukan sudah setara bencana nasional. "Untuk penetapan status bencana nasional sementara ini belum, setahu saya. Tetapi, perlakuannya sudah nasional dari  hari pertama," kata Tito dalam keterangannya, Senin (1/12/2025), dikutip dari laporan jurnalis KompasTV. Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan kesiapan anggaran untuk penanganan bencana di Sumatera, meskipun terjadi penurunan alokasi dari sekitar Rp 2 triliun menjadi Rp 491 miliar. Isu penurunan anggaran ini sebelumnya sempat memicu perhatian publik, terutama di tengah besarnya kebutuhan untuk menangani dampak banjir dan longsor yang terjadi secara masif di berbagai provinsi. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, realisasi anggaran sepenuhnya menyesuaikan dengan permintaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal tersebut disampaikan dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin di Park Hyatt Jakarta, Senin (1/12/2025). Penyebab bencana longsor hingga banjir bandang bukan hanya karena faktor curah hujan yang sampai pada puncaknya, banjir bandang terlihat sangat parah karena diiringi oleh menurunnya daya tampung wilayah.  Bencana yang terjadi saat ini bukan karena faktor alam atau sekadar ujian semata, tapi dampak kejahatan lingkungan yang telah berlangsung lama dan dilegitimasi kebijakan penguasa (pemberian hak konsesi lahan, obral izin perusahaan sawit, izin tambang terbuka, tambang untuk ormas, undang-undang minerba, undang -undang cipta kerja, dan lain lain). Berdasarkan catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) per Desember 2025, sekitar 1,4 juta hektare hutan di tiga provinsi (Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat) mengalami deforestasi antara tahun 2016 hingga 2024. Kerusakan ini terutama disebabkan oleh kemudahan perizinan untuk perusahaan tambang dan perkebunan sawit.  WALHI juga menyoroti angka kerusakan lainnya dalam berbagai laporan spesifik:Pada tahun 2014, WALHI mencatat sekitar 56 juta hektare hutan di Indonesia telah rusak secara keseluruhan akibat kejahatan hutan. WALHI menyebut konversi kebun sawit telah memicu kerusakan lahan seluas 3,2 juta hektare. Laporan WALHI Jatim mencatat 608.913 hektare lahan hutan di Jawa Timur kritis akibat eksploitasi tambang. Pada tahun 2023, WALHI mencatat Indonesia kehilangan 290 ribu hektare hutan primer. Berdasarkan catatan WALHI, bencana ini disebabkan oleh kerentanan ekologis yang terus meningkat akibat perubahan bentang ekosistem penting seperti hutan, dan diperparah oleh krisis iklim. Periode 2016 hingga 2025, seluas 1,4 juta hektar hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang telah terdeforestasi akibat aktivitas 631 perusahaan pemegang izin tambang, HGU sawit, PBPH, geotermal, izin PLTA dan PLTM. Jika dilihat lebih detail, bencana di tiga provinsi ini bersumber dari wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) besar yang hulu-nya berada di bentang hutan Bukit Barisan.  Di Sumatera Utara misalnya, bencana paling parah melanda wilayah-wilayah yang berada di Ekosistem Harangan Tapanuli (Ekosistem Batang Toru), yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga.  Ekosistem Batang Toru yang berada di bentang Bukit Barisan telah mengalami deforestasi sebesar 72.938 hektar (2016-2024) akibat operasi 18 perusahaan. Sedangkan di Aceh, ada 954 DAS, 60% dalam Kawasan Hutan, 20 DAS kritis. Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Trumon yang memiliki luas 53.824 Ha. Sejak 2016-2022  43 % DAS tersebut mengalami kehilangan tutupan hutan, sekarang tersisa 30.568 Ha atau sekitar 57 % . DAS Singkil sebagaimana yang ditetapkan pemerintah berdasarkan SK 580 seluas   1,241,775 hekar.  Namun sisa tutupan hutan pada 2022 hanya 421,531 hektar.  Artinya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami degradasi tutupan hutan di DAS Singkil seluas 820,243 hekar, 66%. DAS Jambo Aye luas awalnya 479.451 hektar, kerusakan 44,71 %. DAS Peusangan yang luasnya 245.323 kerusakan 75,04 %, DAS Krueng Tripa dari total luas 313.799 kerusakan 42,42 %.  DAS Tamiang dari luas 494.988 kerusakan 36.45 %. Di Sumatera Barat, DAS Aia Dingin yang merupakan salah satu DAS administratif penting di Kota Padang, dengan luas 12.802 hektare. Secara topografis, kawasan hulu DAS memiliki kelerengan datar hingga terjal, dengan bagian hulu berada di wilayah Kawasan Hutan Konservasi Bukit Barisan yang seharusnya berfungsi sebagai benteng ekologis utama.  Namun, kawasan terdegradasi cukup parah akibat tekanan aktivitas manusia. Dari tahun 2001 hingga 2024, DAS Aia Dingin kehilangan 780 hektare tutupan pohon, mayoritas deforestasi terjadi di wilayah hulu, yang memiliki peran vital dalam meredam aliran permukaan dan mencegah banjir bandang. Ahmad Solihin, Direktur Eksekutif WALHI Aceh mengatakan “banjir yang melumpuhkan sedikitnya 16 kabupaten di Aceh memberikan satu pesan keras, bahwa alam tidak lagi mampu menahan beban kerusakan yang dipaksakan manusia.  Bencana kali ini bukan hanya fenomena alamiah, melainkan bencana ekologis yang diproduksi oleh kebijakan pemerintah yang abai, permisif, dan memfasilitasi penghancuran ruang hidup masyarakat melalui investasi ekstraktif yang rakus ruang.  Banjir berulang ini sebagai hasil akumulasi dari deforestasi, ekspansi sawit, hingga Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dibiarkan merajalela. Pemerintah gagal menghentikan kerusakan di hulu dan terjadi pembiaran, justru terpaku pada solusi tambal sulam di hilir seperti pembuatan tebing sungai dan normalisasi sungai.”  Riandra, Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara menyampaikan “ilayah yang paling kritis adalah Tapanuli Tengah, Sibolga dan Tapanuli Selatan yang hulunya ada di ekosistem batang toru. Dalam delapan tahun terakhir WALHI Sumut mengkritisi terus-menerus model pengelolaan Batang Toru, misalnya PLTA Batang Toru, selain akan memutus habitat orang hutan dan harimau, juga merusak badan-badan sungai dan aliran sungai yang menjadi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Selain itu juga pertambangan emas yang berada tepat di sungai Batang Toru. Desa-desa lain di kecamatan Sipirok juga ada aktivitas kemitraan kebun kayu dengan PT Toba Pulp Lestari yang akhirnya mengalihfungsikan hutan.  Semua aktitas eksploitasi dilegalisasi oleh pemerintah melalui proses pelepasan kawasan hutan untuk izin melalui revisi tata ruang.” Andre Bustamar dari WALHI Sumbar menyatakan bahwa penyebab bencana di Sumbar diakibatkan oleh akumulasi krisis lingkungan karena gagalnya pemerintah dalam melakukan pengelolaan SDA. Deforestasi, Pertambangan emas ilegal, lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab kenapa Sumbar terus didera bencana ekologis.  Fenomena tunggul-tunggul kayu yang hanyut terbawa arus sungai menunjukkan adanya aktivitas penebangan di kawasan hulu DAS. Hal ini memperkuat dugaan bahwa praktik eksploitasi hutan masih berlangsung dan menjadi penyebab langsung meningkatnya risiko bencana ekologis. Bencana ekologis yang terjadi di Sumbar menempatkan negara dalam hal ini pemerintah di daerah Provinsi Sumbar sebagai aktor yang paling bertanggung jawab melindungi masyarakatnya dari resiko bencana. Uli Arta Siagian, Manager Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional mengatakan “dari fakta ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa penyebab bencana ekologis yang terjadi saat ini adalah pengurus negara dan korporasi.  Sikap penguasa seperti ini sangat niscaya dalam sistem sekuler demokrasi kapitalisme.Karena sistem rusak inilah yang telah melahirkan penguasa yang zalim, culas dan rakus.  Sistem sekuler demokrasi kapitalisme  menjadikan para penguasa itu tidak takut pada Allah SWT dalam berbuat. Standar mereka berfikir adalah pemisahan agama dari kehidupan sehingga menghalalkan segala cara yang penting ada keuntungan dan manfaat.  Liberalisme yaitu kebebasan kepemilikan merupakan salah satu kebebasan yang sangat diagungkan dalam sistem demokrasi. Kebebasan memiliki barang apa saja tidak memperdulikan halal-haram. Bahkan dilindungi oleh negara melaluinya regulasi perundang-undangan. Dan yang dominan dalam sistem kapitalisme adalah kebebasan bagi para kapitalis/pemilik modal.  Merekalah sejatinya penguasa dalam sistem demokrasi kapitalisme. Penguasa nya adalah pengusaha yang dinamakan oligarki. Tak heran negara bertindak sebagai sebagai korporasi yang menjadikan rakyat bukan sebagai suatu amanah yang harus diurusi dan dilindungi.  Bahkan penguasa yang sekaligus pengusaha kerap kali menjarah hak milik rakyat demi kepentingan pribadi dan golongan mereka.  Penguasa dan pengusaha kerap kongkalikong untuk menjarah hak milik rakyat antara lain pembangunan. Dalam sistem demokrasi kapitalisme sekularisme liberal. Penguasa memberikan izin pertambangan, izin penebangan pohon, izin konsesi lahan, kepada oligarki dan juga Ormas sebagai politik balas budi setelah berkuasa. Regulasi perundang-undangan pun mereka buat untuk mempermudah para oligarki ini mudah mendapatkan izin untuk konsensi lahan, deforestasi, pertambangan, penebangan pohon seperti Undang-undang  Minerba,  sampai di sempurnakan dengan UU Cipta kerja. Sehingga para korporat ini mendapat legalisasi dari negara. Musibah banjir dan longsor di Sumatra telah memperlihatkan dengan nyata betapa rakusnya para kapitalisme. Mengakibatkan bencana ekologis dengan kerusakan yang luar biasa.  Inilah efek dari negara meninggalkan hukum Allah atau sistem Islam dalam pengelolaan lingkungan. Meninggalkan syari'ah Allah mendatangkan kemafsadatan(keburukan).  Masyarakat yang menderita, sedangkan pengusaha dan penguasa yang menikmati hasil hutannya.  Para penguasa dan pengusaha/oligarki meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan rakyat kehilangan nyawa, kehilangan tempat tinggal dan keluarga.  Islam dalam Al-Qur'an telah mengingatkan bahwa kerusakan di bumi akibat ulah manusia. Dari sini, sebagai wujud keimanan, umat Islam harus menjaga kelestarian lingkungan. Melestarikan alam dan lingkungan adalah bukti dari penerapan Islam.  Islam mengharamkan perusakan hutan secara ugal-ugalan dan bagi pelakunya ada sanksi yang tegas.  Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam QS.Ar-Rum.:41 ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ۝ Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar.  Allah SWT dengan tegas mengingatkan kerusakan yang terjadi didarat dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia dengan membuat kerusakan dibumi.  Dan ini merupakan kemaksiatan yang sangat besar. Kemaksiatan itu akan mendapat dosa dan mendatangkan siksa didunia dan akhirat. Siksa dunia berupa bencana. Dan akhirat akan mendapat hisab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.  Oleh karena itu negara dalam sistem Islam harus menggunakan hukum Allah dalam mengurusi semua urusannya, termasuk tanggung jawab menjaga kelestarian alam dengan menata hutan dalam pengelolaan yang benar. Dengan seperangkat aturan Islam yang diterapkan negara dalam mengatur urusan umat. Sistem ekonomi Islam yang mensejahterakan, sistem sanksi Islam yang membuat jera bagi perusak hutan, sistem sosial, pendidikan, dan sistem politik dalam negeri dan luar negerinya yang kesemuanya itu adalah syariah Allah yang ketika diterapkan mendatangkan kebaikan.  Dalam QS. Al-a'raf:56 Allah SWT mengingatkan Orang-orang mukmin.  وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ Artinya:Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Negara juga siap mengeluarkan biaya untuk antisipasi pencegahan banjir dan longsor, melalui pendapat para ahli lingkungan. Antisipasi ini disebut mitigasi bencana termasuk pra bencana dan pasca bencana. Dana itu di ambil dari baitul mal. Dari pos-pos yang sudah ditentukan.  Tidak seperti dalam sistem kapitalisme, negara malah memangkas dan mengalihkan anggaran untuk bencana untuk kepentingan politik kapitalis.  Negara kapitalis gagal dalam mitigasi bencana. Baik pra dan paska bencana.  Akibatnya korban jiwa bertambah. Pemulihan lebih lama dari bencana.  Hanya dengan hukum Allah, negara dapat meminimalisir terjadinya banjir dan longsor yang menyengsarakan rakyat.  Khalifah sebagai pemegang mandat dari Allah akan fokus setiap kebijakannya mengutamakan keselamatan umat manusia dan lingkungan dari dharar.  Sehingga Kholifah menetapkan suatu bencana yang terjadi disuatu daerah atau beberapa daerah dalam negara statusnya sebagai bencana negara. Seperti saat ini yang terjadi di Sumatra adalah negara Khilafah akan menetapkan bencana ini sebagai status bencana negara. Bukan sekedar bencana daerah sebagaimana saat ini yang dilakukan penguasa di negeri ini. Sehingga negara benar-benar menangani bencana ini dengan seluruh kemampuannya dan seluruh perhatiannya. Sehingga meminimalisir bahaya bencana dan keselamatan jiwa rakyatnya .  Negara Khilafah tidak akan pelit dalam mengeluarkan pembiayaan dalam bencana. Dana telah disiapkan penuh dalam biaya mitigasi bencana baik pra dan pasca bencana.  Di masa Khilafah, penanganan banjir dilakukan secara sistematis dan preventif dengan membangun infrastruktur seperti bendungan dan kanal, menjaga kebersihan sungai, mencegah pembangunan di area rawan banjir (hima), serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berbasis kepemilikan umum, didukung dana dari pos-pos negara (seperti fai, kharaj, dan milkiyyah 'ammah), dan penanganan darurat korban bencana yang komprehensif dengan logistik serta pembinaan keimanan.  Strategi Penanganan Banjir di Masa Khilafah: 1.Pencegahan dan Mitigasi Struktural. Membangun Infrastruktur: _Pembangunan bendungan, sungai buatan, kanal, dan sumur resapan air untuk menampung curah hujan tinggi dan mengelola aliran air. _Pengelolaan Tata Ruang: Melarang pembangunan pemukiman atau aktivitas lain di sempadan sungai (konsep hima) untuk menjaga daerah resapan air. _Pengetatan Izin Bangunan: Memberikan izin pembangunan dengan syarat ketat, menolak izin jika membahayakan (mudhorot), serta memberikan sanksi bagi pelanggar. 2.Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA):_Kepemilikan Umum: Mengelola SDA (migas, mineral, air) oleh negara karena merupakan milik rakyat, bukan diprivatisasi, dengan hasilnya untuk kesejahteraan publik. _Penjagaan Hutan: Melarang penggundulan hutan secara ilegal dan memberikan sanksi tegas. 'Pendanaan Bencana:Mengalokasikan dana dari pos-pos negara seperti fai (harta rampasan perang tanpa perang), kharaj (pajak tanah), dan milkiyyah 'ammah (keuntungan SDA) untuk penanganan bencana alam. 3.Penanganan Korban Bencana:_Respon Cepat: Mengevakuasi korban, menyediakan tenda, makanan, pakaian, dan pengobatan layak. _Pembinaan Keimanan: Mengerahkan ulama untuk memberikan tausiyah, menguatkan keimanan, dan mengajarkan kesabaran pasca-bencana.  3.Dasar Hukum:Kebijakan ini didasarkan pada hukum syariat Islam dan bukan semata-mata pertimbangan rasional, sehingga dianggap mampu menyelesaikan masalah secara tuntas. Khalifah akan merancang blue print tata ruang secara menyeluruh, melakukan pemetaan wilayah sesuai fungsi alaminya, tempat tinggal dengan semua daya dukungnya, industri, tambang, dan himmah. Kepemimpinan seorang khalifah (pemimpin Islam) dalam merancang tata ruang wilayah yang komprehensif dan berkelanjutan (blueprint), dengan prinsip utama menyesuaikan penggunaan lahan dengan potensi alami (fungsi alaminya) serta memperhatikan semua aspek kehidupan: tempat tinggal, industri, pertambangan, dan aspek spiritual/sosial (himmah), untuk menciptakan keseimbangan dan kemaslahatan umat. Ini adalah konsep pengelolaan wilayah berbasis nilai-nilai Islam yang berfokus pada keadilan, efisiensi sumber daya, dan kesejahteraan jangka panjang, bukan sekadar pembangunan fisik. Poin-poin Kunci dalam Blueprint tata ruang ala Khilafah adalah: 1.Blueprint Menyeluruh: _Perencanaan terintegrasi untuk seluruh wilayah, bukan parsial, mencakup semua sektor. 2.Pemetaan Fungsi Alami: _Memahami dan memanfaatkan potensi tanah, air, udara, dan sumber daya lain secara optimal sesuai fitrahnya (misalnya, hutan untuk konservasi, lahan subur untuk pertanian). 3.Tempat tinggal dan daya dukung: _Membangun permukiman dengan infrastruktur memadai (air, sanitasi, energi) yang selaras dengan lingkungan sekitar, tidak membebani sumber daya. 4.Industri dan pertambangan: _Mengatur lokasi industri dan pertambangan secara strategis agar tidak merusak lingkungan dan jauh dari permukiman, serta mengelola sumber daya alam secara adil (tidak eksploitatif). 4.Himmah (cita-cita/tujuan luhur): _Menjadikan tujuan pembangunan adalah untuk mencapai kemaslahatan umum (kesejahteraan sosial, keadilan, ketakwaan) sebagai manifestasi dari amanah kepemimpinan, memastikan pembangunan berorientasi pada nilai spiritual dan sosial, bukan hanya ekonomi semata. Intinya, ini adalah pendekatan Islamic Urban Planning atau perencanaan kota/wilayah Islami yang holistik, berkeadilan, dan berkelanjutan, di mana pemimpin berperan sebagai pengelola amanah untuk kemaslahatan bersama. Negara Khilafah yang dipimpin seorang Kholifah benar-benar mengurusi urusan bencana ini dengan serius dan totalitas.  Karena negara dalam Islam adalah merupakan pengurus urusan umatnya. Sehingga Kholifah kaum muslimin dan para pembantunya akan  dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah kelak jika mereka melalaikan urusan ini.  Rasulullah SAW bersabda: الإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ“Seorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyatnya” (HR Bukhari Muslim).  Ini artinya, negara wajib mengelola bencana yang menimpa secara langsung dan tidak menyerahkan urusannya kepada pihak lain. Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya.” (HR Tirmidzi). Islam memandang bahwa makanan, pakaian dan tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok umat, sedangkan keamanan, kesehatan dan pendidikan termasuk kepada masalah pelayanan umum dan kemaslahatan hidup yang terpenting, karenanya negara berkewajiban memenuhinya bagi seluruh rakyatnya tanpa pandang bulu. Pengadaan dan jaminan terhadap kebutuhan pokok dan pelayanan mendasar ini ditanggung sepenuhnya oleh negara, baik untuk orang miskin atau kaya, muslim maupun nonmuslim. Terlebih lagi ketika terjadi bencana, negara yang berkewajiban untuk memenuhinya sampai rasa laparnya hilang, tercukupi pakaiannya sehingga tertutup auratnya, seperti bagi wanita kerudung dan dan jilbabnya wajib disediakan, diterpenuhi tempat tinggalnya sehingga ia terlindungi dari hal-hal yang bisa membahayakannya. Demikian pula dengan kesehatan dan keamanan serta pendidikannya. Keberadaan potensi bencana alam di suatu tempat merupakan ketetapan Allah yang tidak bisa dihindari. Akan tetapi ada ikhtiar yang harus dilakukan untuk menghindar dari keburukan yang dapat ditimbulkan, dan hal ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah saw. dan para sahabat. Sehingga potensi bencana alam—biidznillah—dapat dihindari dengan kebijakan negara Khilafah yang tidak lepas dari nash dan pertimbangan aqliyah. Penanganan prabencana adalah seluruh kegiatan yang ditujukan untuk mencegah atau menghindarkan penduduk dari bencana, hal ini sering disebut mitigasi. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana baik bencana alam, bencana ulah manusia maupun gabungan dari keduanya. Kegiatan ini meliputi pembangunan sarana-sarana fisik untuk mencegah bencana, seperti pembangunan kanal, bendungan, pemecah ombak, tanggul, dan lain sebagainya. Reboisasi (penanaman kembali), pemeliharaan daerah aliran sungai dari pendangkalan, relokasi, tata kota yang berbasis pada amdal, memelihara kebersihan lingkungan, dan lain-lain. Khilafah membentuk tim-tim SAR yang memiliki kemampuan teknis dan non teknis dalam menangani bencana. Tim ini dibentuk secara khusus dan dibekali dengan kemampuan dan peralatan yang canggih, seperti alat telekomunikasi, alat berat, serta alat-alat evakuasi korban bencana, dan lain-lain,  sehingga mereka selalu siap sedia (ready for use) diterjunkan di daerah-daerah bencana. Tim ini juga bergerak secara aktif melakukan edukasi terus-menerus kepada masyarakat, hingga masyarakat memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, menangani, dan me-recovery diri dari bencana. Adapun manajemen ketika terjadi bencana adalah seluruh kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi jumlah korban dan Kerugian material akibat bencana. Kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan adalah evakuasi korban secepat-secepatnya, membuka akses jalan dan komunikasi dengan para korban, serta memblokade atau mengalihkan material bencana (seperti banjir, lahar, dan lain-lain) ke tempat-tempat yang tidak dihuni manusia, atau menyalurkannya kepada saluran-saluran yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kegiatan lain yang tidak kalah penting adalah penyiapan lokasi-lokasi pengungsian, pembentukan dapur umum dan posko kesehatan, serta pembukaan akses-akses jalan maupun komunikasi untuk memudahkan tim SAR untuk berkomunikasi dan mengevakuasi korban yang masih terjebak oleh bencana. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya kegiatan ini tergantung pada berhasil tidaknya kegiatan pra bencana. Sedangkan penanganan pascabencana adalah seluruh kegiatan yang ditujukan untuk: (1) me-recovery korban bencana agar mereka mendapatkan pelayanan yang baik selama berada dalam pengungsian dan memulihkan kondisi psikis mereka agar tidak depresi, stres, ataupun dampak-dampak psikologis kurang baik lainnya. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah kebutuhan-kebutuhan vital mereka, seperti makanan, pakaian, tempat istirahat yang memadai, dan obat-obatan serta pelayanan medis lainnya. Recovery mental bisa dilakukan dengan cara memberikan tausiah- tausiah atau ceramah-ceramah untuk mengukuhkan akidah dan nafsiyah para korban.  (2) me-recovery lingkungan tempat tinggal mereka pascabencana, kantor-kantor pemerintahan maupun tempat-tempat vital lainnya, seperti tempat peribadahan, rumah sakit, pasar, dan lain-lainnya. Jika Khilafah memandang tempat terkena bencana masih layak untuk di-recovery, Khilafah akan melakukan perbaikan-perbaikan secepatnya agar masyarakat bisa menjalankan kehidupannya sehari-harinya secara normal seperti sedia kala.  Bahkan jika perlu, khalifah akan merelokasi penduduk ke tempat lain yang lebih aman dan kondusif. Untuk itu, Khalifah Islamiyah akan menerjunkan tim ahli untuk meneliti dan mengkaji langkah-langkah terbaik bagi korban bencana alam. Mereka akan melaporkan opsi terbaik kepada khalifah untuk ditindaklanjuti dengan cepat dan profesional. Untuk penanganan bencana ini, tentu saja dibutuhkan dana yang sangat besar. Daulah Khilafah memiliki baitulmal, di mana di dalamnya terdapat pos-pos khusus yang sumber dan peruntukannya (pengaturan infak) telah diatur oleh syariat.  Ada pos zakat, sumbernya dari zakat kaum muslimin dan infaknya untuk delapan asnaf. Ada pos harta milik umum yang sumbernya dari hasil eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh Negara terhadap harta milik umum(milkiyyah ammah) , di antaranya barang tambang dan diperuntukkan untuk kepentingan umum seluruh warga negara, sedangkan pos terkait pelayanan umum, maka sumbernya dari harta milik daulah, harta milik negara, seperti dari ghanimah, fai’, kharaj, jizyah, dan sebagainya Terkait anggaran pengolaan bencana, negara tidak boleh membebankannya kepada rakyat, semuanya menjadi tanggung jawab negara. Semuanya bersumber dari Baitulmal, karena dalam pembelanjaan negara ada pos khusus yang pengalokasiannya ditujukan untuk keperluan darurat. Dalam kitab Al-Amwaal fii daulatil Khilafah karya Syekh Abdul Qadim Zallum dijelaskan pembiayaan untuk keadaan darurat semisal bencana, tetap dilakukan walaupun peristiwanya tidak ada, bahkan termasuk pembiayaan yang bersifat tetap, harus dipenuhi baik ada dana atau tidak ada di baitul mal. Jika ada dana di baitul mal, maka harus segera dialokasikan ketika terjadi bencana. Jika kas Baitul Mal sedang kosong maka Khalifah akan menghimbau rakyat muslim untuk mengulurkan bantuan uang maupun barang. Jika uluran bantuan rakyat tidak mencukupi, barulah negara mengambil dharibah dari kaum muslimin yang kaya saja. Dengan demikian, negara akan segera dapat mengatasi masalah tersebut tanpa harus kekurangan dana. Fakta Penanganan Bencana di Masa Daulah Islamiah. Sekitar tahun 638 Masehi atau 17 Hijriah, banjir besar pertama pada masa keislaman menerjang Mekkah. Air menggenani Masjidil Haram, termasuk juga area Ka’bah. Bencana ini menyebabkan kerusakan yang signifikan. Apalagi pada zaman itu bangunan Ka’bah hanya terdiri dari komposisi batu yang direkatkan oleh tanah dan lumpur. Untuk mencegah banjir yang lebih parah, Umar bin Khattab lalu membangun bendungan di sebagian lembah, seperti Lembah Fathimah. Usaha tersebut diteruskan pada dinasti Umayyah, Abbasiyah, hingga Ottoman. Khalifah Umar bin Khaththab, ketika menangani paceklik yang menimpa Hijaz, akhir tahun ke 18 H, tepatnya pada bulan Dzulhijjah dan berlangsung selama 9 bulan yang diceritakan dalam At-Thabaqâtul-Kubra karya Ibnu Sa’ad. Pada saat itu, orang-orang mendatangi Kota Madinah–pusat pemerintahan Khilafah—untuk meminta bantuan pangan. Umar bin Khaththab ra segera membentuk tim yang terdiri dari beberapa orang sahabat, seperti Yazid bin Ukhtinnamur, Abdurrahman bin al-Qari, Miswar bin Makhramah, dan Abdullah bin Uthbah bin Mas’ud. Mereka setiap hari melaporkan seluruh kegiatan mereka kepada Umar, sekaligus merancang apa yang akan dilakukan besok harinya. Umar bin Khaththab menempatkan mereka di perbatasan Kota Madinah dan memerintahkan mereka untuk menghitung orang-orang yang memasuki Madinah. Jumlah pengungsi yang mereka catat terus meningkat. Pada suatu hari, jumlah orang yang makan di rumah Khalifah Umar berjumlah 10 ribu orang, sedangkan yang tidak hadir diperkirakan 50 ribu orang. Pengungsi-pengungsi itu tinggal di Madinah selama musim paceklik. Selama itu pula mereka mendapatkan pelayanan yang terbaik dari Khalifah. Setelah paceklik berakhir, Umar memerintahkan agar pengungsi-pengungsi itu diantarkan kembali di kampung halamannya. Setiap pengungsi dan keluarganya dibekali dengan bahan makanan dan akomodasi lainnya, sehingga mereka kembali ke kampung halamannya dengan tenang dan penuh kegembiraan. Demikianlah umat dapat melihat dan merasakan dampak dari betapa bahayanya perusakan alam dalam sistem kapitalisme ini. Dan hanya sistem Islam yang mampu memberi solusi tuntas dan totalitas.  Wahai umat, sesungguhnya hanya sistem Islam dengan penerapan syari'at Islam yang Kaffah dalam naungan Khilafah yang dapat menyelamatkan negeri ini dari kehancuran yang diakibatkan sistem demokrasi kapitalisme yang rakus dan kejam.  Dan hanya hanya Khilafah yang mampu menjaga kelestarian alam dan lingkungan dari tangan-tangan perusak , yaitu penguasa dan para pejabat zolim yang kongkalikong dengan para oligarki dan kapitalis yang rakus dan tamak.  Oleh karena itu, dengan adanya bencana ekologis yang terjadi Sumatra ini hendaklah menjadikan perenungan bagi kita semua untuk memasrahkan untuk hanya tunduk kepada hukum- hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menerapkan Syari'ah Allah secara kaffah umat mengatur seluruh urusan kita, dalam kehidupan dan negara sehingga Allah memberikan pertolonganNya dengan hadirnya pemimpin yang amanah (Kholifah) dan kehidupan yang berkah dari langit dan bumi dan menjauhkan dari kerusakan dan azab Allah.  Karena hukum buatan manusia yang bernama sistem demokrasi kapitalisme sekuler liberal inilah, terbukti nyata  akar masalah yang mendatangkan bencana demi bencana di negeri ini dan penderitaan umat manusia di kehidupan dunia ini.  Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan hambaNya dalam QS. Al-A'raf : 96.وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝٩٦Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Wallahu a'lam bisshawwab.

Bencana Sumatra, Bukti Bahaya Perusakan Alam dalam Sistem Kapitalisme

Oleh: Roslina Sari (Analisis dan Aktivis Muslimah Deli Serdang). Innalilahi wa innailaihi raaji'uun. Bencana longsor hingga banjir ba...

Polda Sumbar Peduli Insan Pers

<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSPKZny0IbTCpUxqNgDiwRfAZgn38bvXpSnGqxc9h7khNvMevkjUkYwPZCI3hPkJ8TPyXeX8wqPP07NXjhFVkLHONihpppwS91DajHNTJljz1MFgkxAXrox_gXHRybA5HXU1JMLGUDdIBMHBtiR8kkJSVeQObZmNVvad0TuMa8vHkVDk6hnAbpBnwwIYGa/s1044/20251210_131848.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img alt="Polda Sumbar Peduli Insan Pers" border="0" data-original-height="488" data-original-width="1044" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSPKZny0IbTCpUxqNgDiwRfAZgn38bvXpSnGqxc9h7khNvMevkjUkYwPZCI3hPkJ8TPyXeX8wqPP07NXjhFVkLHONihpppwS91DajHNTJljz1MFgkxAXrox_gXHRybA5HXU1JMLGUDdIBMHBtiR8kkJSVeQObZmNVvad0TuMa8vHkVDk6hnAbpBnwwIYGa/w640-h300/20251210_131848.jpg" title="Polda Sumbar Peduli Insan Pers" width="640" /></a><div style="text-align: justify;">Anggota Polda menyerahkan paket sembako kepada warga dan para jurnalis di Kota Padang, yang terimbas akibat banjir bandang dan longsor. Arie St Malin Mudo</div><div style="text-align: justify;"> </div>Padang, Kapolda Sumbar menunjukkan rasa empati dan kepeduliannya terhadap awak media di Kota Padang yang terdampak langsung banjir bandang dan longsor. Hal tersebut dibuktikan dengan membagikan paket sembako sebanyak 52 paket, Selasa (09/12/2025) sore.Dalam keterangannya, Kombes Pol Susmelawati Rosya menegaskan bahwa bantuan ini merupakan amanah langsung dari Kapolda Sumbar untuk para jurnalis terdampak.Kabid Humas melanjutkan, Jurnalis dan kepolisian merupakan mitra kerja. Kedulian Kapolda Sumbar ini sekaligus menunjukkan bahwa Polri hadir bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai institusi yang memberikan dukungan kemanusiaan nyata kepada mitra kerjanya di lapangan.Alhamdulillah, lanjut Susmelawati, ada sebanyak 52 jurnalis dari berbagai media tercatat sebagai penerima bantuan, termasuk mereka yang kini tinggal sementara di rumah keluarga lantaran rumahnya rusak akibat banjir." Kita sudah data lokasi teman-teman media, alamat nya door to door. Setelah entry datanya, ada enam titik kita sebarkan, diantaranya; Kecamatan Kota Tangah, Padang Selatan dan Padang Utara. Selanjutnya, Kecamatan Nanggalo, Padang Timur-Lubeg, Pauh-Kecamatan Luki," beber Sumelawati.Disamping itu, lanjut Susmelawati Rosya, selain kepada insan pers Kota Padang, kita juga membagikan kepada warga masyarakat sekitar rekan-rekan wartawan.Sudah beberapa hari ini wartawan menjalankan tugas profesinya di lapangan untuk publikasi kondisi daerah, kebutuhan masyarakat, infrastruktur dan data-data sebagai up date pemberitaan untuk disajikan.“Kami sadar para wartawan meninggalkan keluarga dirumah, entah dengan kondisi yang tidak baik,” kata Susmelawati Rosya.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF6ALzYrT1bRnJbSCd-mbTG-c86O8p5AsPt2AXaak5DMaVHbXgAiYuv_ePo_ofcgXAtBftU9zZ-6QRkiSE9QhkER3uuxaEN2r2tJJrsajB1JUC6V4iKoMWGMXl5q2jEH-1hV4iwUwW3u_J9s1QZeEJkQ4PY4DgrrdClCf_-iUZMcHDh0krjEiFA7cvRUYE/s1598/20251210_131907.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1598" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF6ALzYrT1bRnJbSCd-mbTG-c86O8p5AsPt2AXaak5DMaVHbXgAiYuv_ePo_ofcgXAtBftU9zZ-6QRkiSE9QhkER3uuxaEN2r2tJJrsajB1JUC6V4iKoMWGMXl5q2jEH-1hV4iwUwW3u_J9s1QZeEJkQ4PY4DgrrdClCf_-iUZMcHDh0krjEiFA7cvRUYE/w640-h288/20251210_131907.jpg" width="640" /></a></div>" Ini sebagai bentuk kepedulian Polri sebagai mitra pers. Maka, kami memiliki empati terhadap para jurnalis yang ikut merasakan dampak banjir di sejumlah wilayah Sumatera Barat (Sumbar) khususnya Kota Padang, dengan Kapolda Sumbar menyalurkan bantuan sembako," jelas Putri Agam ini.Sementara itu, Pemred Lamosai.com mewakili rekan-rekan media mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada pak Kapolda Sumbar yang diwakili oleh Kabid Humas Kombes Pol Susmelawati Rosya, SS, M.Tr.A.P atas quick responnya dan berbagi dengan rekan-rekan media.Para awak media mengapresiasi langkah cepat Polda dan Kapolri Sumbar atas perhatian serta kepeduliannya memberikan bantuan ini terhadap insan pers. “Kami sangat berterima kasih kepada Kapolda Sumbar melalui buk Kabid Humas tas bantuan yang diberikan. Di tengah kesulitan akibat banjir bandang, perhatian dan dukungan ini sangat berarti bagi kami untuk tetap bisa menjalankan tugas jurnalistik,” ujar salah satu perwakilan media. <div>Ia melanjutkan, bantuan ini bukan hanya meringankan beban, tetapi juga menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memberikan informasi terbaik kepada masyarakat,tambahnya.</div><div>Selain diterima oleh jurnalis yang terdampak, Polda Sumbar juga memberikan bantuan tersebut kepada beberapa warga sekitar yang terdampak. Hal yang sama juga disampaikan oleh perwakilan dari warga ucapan terimakasih dan apresiasi kepada Polda Sumbar dan Bapak Kapolri.(Hr1) <div> </div></div>

Polda Sumbar Peduli Insan Pers

Anggota Polda menyerahkan paket sembako kepada warga dan para jurnalis di Kota Padang, yang terimbas akibat banjir bandang dan longsor. Ar...

Ratusan Keluarga Ditarget Lulus Miskin, Mampukah Negara Menyelesaikannya?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPQkhJts62Yjoq8ri2c6Y_I4qYMbil8hXMxlmJVQX4N6q2dFRE4LOajxroSRVRnfOtblLsmDUrT_qqtQ_SqvCCF0Z0g2ZEb1VlO4zu1OBMlREnKO23W8sUH7WxEtAKF5TV5_ZmvR94NxqlZPDH51tt_Wr9b9ehF2JJ4AtHfRCyO7sjGClywv9AE06T3g8w/s1280/IMG-20251210-WA0016.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Ratusan Keluarga Ditarget Lulus Miskin, Mampukah Negara Menyelesaikannya?" border="0" data-original-height="1280" data-original-width="963" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPQkhJts62Yjoq8ri2c6Y_I4qYMbil8hXMxlmJVQX4N6q2dFRE4LOajxroSRVRnfOtblLsmDUrT_qqtQ_SqvCCF0Z0g2ZEb1VlO4zu1OBMlREnKO23W8sUH7WxEtAKF5TV5_ZmvR94NxqlZPDH51tt_Wr9b9ehF2JJ4AtHfRCyO7sjGClywv9AE06T3g8w/w151-h200/IMG-20251210-WA0016.jpg" title="Ratusan Keluarga Ditarget Lulus Miskin, Mampukah Negara Menyelesaikannya?" width="151" /></a></div>Lia Ummu Thoriq Aktivis (Muslimah Peduli Generasi)* Pemerintah menegaskan bansos bukan hak seumur hidup; warga miskin usia produktif diberi maksimal lima tahun untuk mandiri. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)  ditargetkan meluluskan minimal 10 keluarga per tahun, sehingga di Bekasi sedikitnya 640 keluarga harus graduasi setiap tahun. Sistem ini membuka ruang bagi warga lain yang belum pernah menerima bantuan. (Radarbekasi..id, 25/11/2025) Berbagai usaha dilakukan oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di negeri ini. Namun hal ini belum membuahkan hasil yang berarti. Angka kemiskinan dari hari ke hari semakin naik. Pemerintah melakukan berbagai cara untuk menekan angka kemiskinan yang semakin hari semakin meningkat. Angka kemiskinan menurut  Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang atau 8,47 persen dari total populasi penduduknya. (Kompas, 27/07/2025) Salah satu cara yang mengentaskan kemiskinan rakyat adalah dengan bansos. Bentuk bansos bisa berupa uang tunai, barang, atau layanan. Tujuan bansos adalah untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bansos, namun hal ini belum tercapai. Pada faktanya kondisi rakyat saat ini masih belum sejahtera. Rakyat masih dalam kubangan kemiskinan. Mereka harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.  Pemerintah menginginkan bansos ini tak membuat rakyat "manja", ada target yang diinginkan pemerintah agar rakyat lulus dari kemiskinan. Namun tujuan pemerintah ini perlu dikaji ulang, pasalnya tujuan ini sangat sulit untuk diharapkan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pertama, terjadi kemiskinan struktural. Sistem kapitalisme hari ini sangat sulit mengentaskan kemiskinan. Pasalnya kemiskinan sudah mengakar di negeri ini. Sistem ini terus menciptakan PHK (Pemutusan Tenaga Kerja), pengangguran, dan kemiskinan struktural. Badai besar-besaran PHK juga menerpa negeri ini. Banyak perusahaan raksasa yang gulung tikar, hal ini mengakibatkan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Angka PHK yang terjadi di negeri ini cukup tinggi. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebutkan, dari Januari-Juni 2025 jumlah pekerja yang mengalami PHK mencapai 42.385 orang. (Waspada.id, 24/7/2025).  Realita hari ini kemiskinan yang terjadi adalah kemiskinan struktural. Menurut Selo Soemardjan, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang dialami oleh suatu golongan masyarakat karena suatu struktur sosial masyarakat yang tidak bisa ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. (Detikedu, 19/11/2021) Sebuah daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi masyarakatnya tidak dapat menikmati kekayaan tersebut. Inilah yang terjadi di negeri kita saat ini, kekayaan berlimpah ruah namun angka kemiskinan tinggi. Kemiskinan struktural telah menjangkiti negeri kita. Penggusuran atau pembersihan lahan yang dilakukan oleh pemerintah di suatu daerah sehingga menyebabkan masyarakat sekitar tidak memiliki tempat tinggal dan kehilangan pekerjaan. Kedua, distribusi kekayaan yang timpang. Sudah menjadi rahasia umum kekayaan di negeri ini hanya dimiliki oleh segelintir orang. Kita bisa lihat faktanya banyak konglomerat yang pusing untuk menghabiskan hartanya. Namun hal ini kontras dengan kondisi rakyat yang pusing harus mengais rezeki demi sesuap nasi. Penguasa negeri ini juga tidak peduli dengan kondisi ini. Distribusi kekayaan yang semakin timpang dan mahalnya kebutuhan pokok oleh rakyat. Ketiga, Sumber Daya Alam (SDA) dikuasai asing. Gemah Ripah loh Jinawi. Negeri Jamrud Khatulistiwa. Lempar Tongkat jadi tanaman. Itulah slogan yang disematkan kepada negeri kita tercinta. Sumber daya alam melimpah namun rakyatnya miskin. Bagai ayam mati di lumbung pagi. Indonesia negeri kaya. Kekayaan negeri kita sangat berlimpah. Namun faktanya kemiskinan masih merajalela. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena sumber daya alam tidak dikelola dengan baik oleh penguasa negeri ini. Kekayaan SDA seolah menjadi "kutukan" yang mematikan. SDA negeri kita 90 persen dikuasai oleh asing dan swasta. Akibatnya kekayaan alam kita dikeruk oleh asing untuk dibawa ke negaranya. Sedangkan rakyat Indonesia hanya diberi ampasnya. Lebih miris lagi rakyat yang hidup dalam limpahkan kekayaan namun hanya menjadi buruh kasar. Sungguh nelangsa nasib rakyat Indonesia hari ini. Negeri kaya raya namun rakyatnya miskin.  Keempat, hilangnya peran negara. Kepemimpinan yang tidak menjalankan riayah sejati menjadikan bansos sebagai kebijakan populis, bukan instrumen keadilan. Alih-alih memastikan kesejahteraan merata, pemerintah lebih fokus pada pencitraan, sehingga kebijakan graduasi lima tahun terasa seperti pemutusan bantuan, bukan pemberdayaan. Kelima, penerapan sistem Kapitalisme-sekuler. Masalah teknis seperti penerima fiktif, korupsi, pungli, hingga warga mampu yang berpura-pura miskin, menunjukkan bahwa mekanisme bansos tidak dibangun di atas sistem pengelolaan yang bersih dan amanah. Alhasil, bansos bukan hanya tidak tepat sasaran, tetapi memperkuat ketidakadilan yang sudah berlangsung lama. Inilah kondisi negeri ini. Negeri kaya namun rakyatnya miskin. Bansos yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mentargetkan rakyat untuk lulus dari kemiskinan, ternyata tak menyelesaikan persoalan. Rakyat tetap dalam kubangan kemiskinan. *Sistem Islam Mensejahterakan Rakyat*Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Na’im:   كَادَ اْلفَقْرُ أَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا   Artinya: “Kemiskinan itu dekat kepada kekufuran.”  Kemiskinan yang terjadi di negara ini adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan yang terjadi akibat penerapan sistem Kapitalisme-sekuler. Dalam sistem Islam negara berperan dalam mengurus rakyat, terutama untuk keluar dari kubangan kemiskinan. Kepemimpinan dalam Islam berperan sebagai junnah (pelindung) dan ra’in (pengurus), tunduk pada hukum Allah, sehingga seluruh warga—tanpa kecuali—menjadi tanggung jawab negara. Dengan karakter kepemimpinan ini, kesejahteraan bukan slogan, tetapi hasil dari penerapan syariah secara menyeluruh. Berikut cara sistem Islam dalam mengurus rakyat agar tidak terjerumus dalam kubangan kemiskinan:Pertama, Sistem ekonomi Islam meniscayakan terpenuhinya kebutuhan primer setiap individu. Kebutuhan primer meliputi sandang, pangan dan papan. Kedua, karena negara wajib mengelola kepemilikan umum (milkiyah ‘ammah) seperti energi, air, dan tambang untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk swasta atau asing. Dari sinilah kesejahteraan dapat dicapai secara struktural, bukan melalui bansos. Ketiga, Negara (Khilafah) berkewajiban menyediakan lapangan kerja bagi warga yang mampu bekerja, sementara kebutuhan mereka tetap dijamin jika penghasilan belum mencukupi. Ini sesuai konsep riayah (pengurusan urusan rakyat) yang merupakan fungsi pokok negara.

Ratusan Keluarga Ditarget Lulus Miskin, Mampukah Negara Menyelesaikannya?

Lia Ummu Thoriq Aktivis (Muslimah Peduli Generasi)* Pemerintah menegaskan bansos bukan hak seumur hidup; warga miskin usia produktif diberi...